PULANG PISAU - Peranan perempuan pada organisasi non pemerintahan diharapkan mampu menyeimbangkan pola dan perencanaan pembangunan yang berbasis pemerataan, dengan mengutamakan objek sektoral yang memiliki peluang penghasilan daerah optimal.

Wakil Ketua II DPRD Pulang Pisau Nova Selvia menyampaikan hal ini kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu, (14/10/2021).

Menurut Nova bahwa persamaan gender harus direalisasikan secara nyata tanpa adanya diskriminasi atau intrik politik dalam setiap pengerjaan proyek pembangunan yang berskala daerah, seperti objek vital lainnya.

“Suport dari sejumlah pihak seperti para kaum perempuan yang bekerja di bidang usaha yg menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yang memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan, wajib mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang setara selayaknya mahluk sosial lainnya,” tandasnya.

lebih lanjut dirinya mengatakan supaya dalam pola pemerintahan yang dijalankan dengan prinsip keterbukaan seperti Kabupaten yang berjuluk Bumi Handep Hapakat ini bisa memberikan ruang penuh kepada perempuan yang mampu berdikari, memiliki loyalitas dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengabdi.

“Di dalam dunia politik saya bisa menjadi contoh bagi perempuan yang membutuhkan dorongan serta semangat agar percaya diri untuk menggunakan keterampilan dan bakatnya dalam membangun daerah, dimana tujuannya bukan hanya penyambung lidah rakyat tapi juga sebagai aspirasi apa  yang dituangkan oleh rakyat daerah itu sendiri,” ungkapnya.

Oleh karena itu pentinya penerapan regulasi yang berkeadilan dalam konteks persamaan gender itu wajib ditaati oleh para pemangku wilayah ataupun pejabat daerah setempat, guna menciptakan kebhinekaan yang realistis dengan cara berpikir kritis tanpa adanya rasa apatis.PP1